Pada Kabinet V, tahun 1988-1993, Cosmas Batubara menjabat Menteri Tenaga Kerja.
Lahir di Simalungun, Sumatera Utara, 19 September 1938, Cosmas Batubara pernah menjadi anggota DPR dari Fraksi Karya Pembangunan (Golkar) tahun 1967-1978.
Meskipun sudah lama pensiun, Cosmas Batubara masih bersemangat menimba ilmu. Pada tahun 2002, Cosmas lulus cum laude dan meraih gelar doktor di Universitas Indonesia pada usia 64 tahun. Disertasinya tentang "Hubungan Industrial di Indonesia". Hingga kini Cosmas masih menjadi dosen tamu dan mengajar masalah perburuhan di FISIP UI.
Dalam usia senjanya, Cosmas Batubara, mantan Ketua PP PMKRI dan aktivis 66 ini masih aktif dan sibuk bekerja sebagai Ketua Yayasan PPM yang menaungi Sekolah Tinggi Manajemen PPM. Yayasan PPM didirikan oleh IJ Kasimo, M Tambunan, Bachder Djohan.
Cosmas juga aktif sebagai Wakil Ketua Yayasan Universitas Pancasila Jakarta dan Ketua Dewan Penyantun Yayasan Atmajaya Yogyakarta, serta Pembina Yayasan STIE Triguna Bogor.
Di bidang lain, Cosmas adalah Komisaris Independen sejumlah perusahaan properti, mulai dari Grup Ciputra, Agung Podomoro Land, Intiland, dan Metropolitan Kencana.
Putri kedua Cosmas Batubara, Prisca becerita, "Setiap bangun pagi, bapak pasti berdoa pagi, kemudian melakukan stretching selama 30 menit. Bapak tak pernah lupa melakukan itu. Jadi disiplin kunci keberhasilan itu benar."
Selama jadi Menpera periode 1978-1988, saya selalu mendapat dukungan dari Menko Ekuin dan Menkeu. Jadi kebijakan pemerintah betul-betul diwujudkan dengan dukungan semua pihak.
-- Cosmas Batubara
Prisca, yang saat ini Corporate Secretary Agung Podomoro Land mengatakan ia banyak belajar dari sang ayah, terutama semangat untuk selalu belajar. "Bapak belajar main golf setelah pensiun, dan tekun mempelajarinya sampai menjadi jago. Saya kagum dengan pikiran positif bapak saya. Jarang sekali bapak berpikiran negatif," cerita Prisca.
Cosmas Batubara memang masih rajin berolahraga. Ia bermain golf di Rawamangun, yang setara dengan berjalan kaki sejauh 6,5 kilometer.
"Saya masih sering diundang ceramah, mengajar keliling di banyak kota. Saya masih sering membaca buku dan berdiskusi. Jika berdiskusi dengan orang lain, itu lebih dari membaca buku," kata Cosmas yang mengaku mengikuti perkembangan teknologi.
Berikut ini wawancara dengan Dr Cosmas Batubara, Menteri Perumahan Rakyat (1978-1983 dan 1983-1988) serta Komisaris Independen sejumlah perusahaan pengembang properti, bersama Robert Adhi Kusumaputra dari Kompas.com di kantornya di kawasan Menteng, Jakarta, Pusat, awal pekan ini
Ketika menjadi Menteri Perumahan Rakyat pada pemerintahan Soeharto selama dua periode, apa yang Pak Cosmas kerjakan?
Perhatian pemerintahan Soeharto pada masalah perumahan rakyat sangat besar karena rumah adalah kebutuhan dasar setelah sandang dan pangan.
Saya ingat dialog awal saya dengan Pak Harto tahun 1978. "Saudara Cosmas sudah mengikuti sidang MPR dan diminta mengikuti Garis Besar Haluan Negara. Sekarang saya minta Saudara membantu saya untuk memperhatikan masalah papan pada Kabinet Pembangunan III. Karena pada Pelita I dan II, masalah sandang dan pangan sudah teratasi, dan perhatian saya pada masalah papan. Jadi Saudara Cosmas membantu saya laksanakan GBHN di bidang papan," demikian kata Pak Harto.
Mendengar ucapan Pak Harto, saya bilang ke Pak Harto bahwa saya sarjana FISIP dan anggota DPR, serta aktif di Golkar. Saya belum punya pengalaman dalam bidang perumahan. Pak Harto mengatakan, "Ya, saya tahu. Tapi Saudara ditugaskan bukan untuk menukangi rumah, tetapi melakukan koordinasi lembaga-lembaga yang menangani perumahan dan mencapai sasaran yang ditargetkan."
Setelah mendengar jawaban Pak Harto, saya lega, dan menerima tugas itu. Assignment dari Presiden sangat jelas dan ini sangat berkesan. Saya pun merasa mantab menyusun rencana untuk lima tahun ke depan.
Saya ditugaskan sebagai Menteri Muda Perumahan Rakyat dan ditempatkan di Departemen Pekerjaan Umum. Waktu itu Menteri PU adalah Purnomosidi. Hari pertama, saya di-briefing semua persoalan perumahan. Saya bersyukur, di Departemen PU, banyak orang berlatar belakang dan berpengalaman soal perumahan sehingga saya banyak terbantu.
Tugas saya jelas, pertama, memperhatikan perumahan untuk masyarakat menengah bawah dan menengah. Artinya rumah untuk gol I dan II atau prajurit di bawah perwira, sampai golongan III atau perwira pertama TNI/Polri. Profil kelompok masyarakat yang ditangani adalah PNS dan ABRI (TNI dan Polri). Artinya, 75 persen yang berpenghasilan tetap, dan 25 persen untuk karyawan swasta.
Kedua, saya menentukan cicilan rumah tidak melebihi 20 persen pendapatan suami-istri supaya mereka tetap bisa membiayai hidup sehari-hari.
Ketiga, khusus proyek Perumnasm bagi mereka yang tidak mampu membayar uang muka, diberi opsi menyewa dulu. Jadi uang sewa ini dianggap sebagai uang muka sehingga keluarga ini bisa mendapatkan KPR dari BTN. Ini kebijakan yang jelas dan tegas. Dari dulu, uang muka sudah menjadi persoalan.
Keempat, Perumnas dan swasta membangun rumah, dan BTN menyediakan KPR. Dengan cara seperti ini, dana-dana yang datang dari APBN, disalurkan ke BTN, lalu BTN memberi KPR dengan kebijakan subsidi silang. PNS dan ABRI ada yang bayar 5 persen, 7 persen, 9 persen dari KPR. Jadi subsidi silang.
Dan saya di-back up oleh Menko Ekuin dan Menkeu. Ini ketegasan pemerintah. Saya melakukan rapat koordinasi dengan Direktur Bank Indonesia (kalau tidak salah Kamardi Arief), dengan Bank Tabungan Negara (BTN), Menkeu, membahas dana yang dibutuhkan untuk menyediakan perumahan rakyat. Dan bagaimana mendapatkan bunga yang rendah.
Ada commitment letter ke Perumnas dan pengembang swasta sehingga mereka bisa meminjam uang ke bank komersial, dan membangun konstruksi rumah. Pengembang mendapat kemudahan. Misalnya, jika harga rumah waktu itu Rp 5 juta per unit, pengembang membangun 1.000 unit rumah, artinya pengembang mendapat pinjaman Rp 5 miliar.
Rumah yang akan di-KPR-kan, syaratnya siap huni. Artinya, sudah tersedia sarana air minum, listrik, jalan. Memang ini sering menjadi persoalan hingga sekarang. Saya prihatin mendengar kabar dan melihat ada rumah susun yang kosong, ditinggalkan penghuninya karena tak ada air dan listrik. Mengapa bisa, saat membangun, tidak ada koordinasi? Ini memang penyakit proyek. Orang membangun tanpa memikirkan rumah atau rusun bisa siap huni.
Kalau membangun rumah skala besar, kami melakukan seleksi lokasi, bagaimana infrastrukturnya kelak, bagaimana air dan listrinya sehingga memenuhi syarat menjadi hunian yang layak.
Pada periode 1978-1988, banyak pejabat yang meresmikan perumahan, termasuk di Depok Tengah, Depok nUtara, Depok Timur, Bekasi, Karawaci Tangerang.
Saya merasa berhasil membangun perumahan rakyat pada periode 1978-1988 karena saya selalu mendapat dukungan dari Menko Ekuin dan Menkeu. Jadi kebijakan pemerintah betul-betul diwujudkan dengan dukungan semua pihak.
Bagaimana Pak Cosmas melihat perkembangan perumahan rakyat saat ini?
Pengganti saya sebagai Menpera adalah Siswono Yudhohusodo dan Akbar Tanjung. Setelah itu berubah kebijakan. Kebijakan perumahamn rakyat pun sepertinya tersendat. Namun ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjuk Menteri Perumahan Rakyat dalam kabinetnya dalam periode I dan II, saya senang. Namun saya agak kurang puas karena ternyata program perumahan rakyat tidak sepenuhnya sesuai harapan. Saya beranggapan, seorang
Menpera harus mendapat dukungan penuh dari menteri-menteri lainnya seperti Mendagri, Menkeu, Menko Ekuin atau Menko Perekonomian.
BTN sampai sekarang masih memberi KPR. Tapi seharusnya tetap memperhatikan masyarakat berpenghasilan rendah.
Bagaimana pendapat Pak Cosmas soal kebutuhan rumah di kota-kota besar?
Saya berpendapat, persoalan perumahan rakyat dapat dipecahkan antara lain dengan rumah sewa. Di kota-kota besar, kebutuhan rumah sewa sangat besar akibat arus urbanisasi, seperti yang pernah terungkap dalam seminar internasional di Bangkok.
Rumah sewa di Jakarta dapat disamakan dengan rumah kos-kosan. Dan rumah kos dapat memecahkan masalah perumahan di kota besar. Rumah kos selalu dicari jika lokasinya dekat dengan pusat pertumbuhan ekonomi seperti pusat perbelanjaan, perkantoran, pabrik, juga kampus dan pusat pendidikan.
Kos-kosan di Tangerang yang dihuni pekerja pabrik, umumnya dimiliki warga setempat, jawara dan tokoh masyarakat. Sehingga jika ada persoalan, pengelola pabrik menghubungi tokoh masyarakat setempat.
Di Depok, banyak rumah yang dijadikan kos-kosan untuk mahasiswa. Demikian juga di sekitar mal dan perkantoran.
Pola rumah kos bisa mengatasi masalah perumahan. Jadi pasangan muda, mahasiswa, bisa tinggal di rumah kos atau rumah sewa. Setelah kemampuan ekonomi meningkat, baru mereka membeli rumah.
Ini perlu kebijakan pemerintah pusat dan daerah, dan juga kebijakan perbankan yang memberi kredit membangun rumah kos.
Masalah backlog adalah penyakit sejak dulu. Backlog terkait dengan jumlah penduduk. Makin bertambah jumlah penduduk, backlog pasti bertambah.
Apa saran Pak Cosmas untuk pemerintahan sekarang agar masalah perumahan rakyat dapat ditangani dengan baik?
Di masa depan, kebijakan pembiayaan perumahan harus sinkron. Perumnas, REI, perbankan dilibatkan. Dana semua ini dari APBN. Kementerian harus berkoordinasi dengan DPR sebagai penentu anggaran.
Yang perlu dilakukan adalah urban renewal, peremajaan kota. Itu harus dilakukan di Jakarta. Kalau kita jalan dari Senen hingga St Carolus, di belakang jalan itu banyak permukiman padat. Mengapa misalnya tidak diremajakan saja dan dijadikan hunian rumah susun 4 lantai? Ini bisa menjawab masalah kelangkaan tanah di kota besar.
Jadi konsepnya, 1 hektar permukiman padat dan kumuh, bisa menampung 4 hektar permukiman serupa lainnya. Kita bangun kampung bersusun. Artinya, perilaku dan tradisi masyarakat kampung tidak hilang, di mana mereka biasanya sangat solider satu sama lain. Antara rusun satu dengan lainnya bisa saling terhubung. Jika ini dapat diwujudkan, wajah kota akan lebih indah. Sehingga akan banyak ruang terbuka hijau dapat tersedia.
Dari mana pembiayaannya? Bisa dari tiga sumber, pemerintah kota, pemerintah pusat, dan pengemban. Jika semua pihak jujur, rakyat pasti mau. Jadi masyarakat seikitar harus menempati rusun itu lebih dahulu. Dan ini harus dilakukan dengan jujur. Jadi perlu kebijakan pemerintah daerah yang mantab dan kuat.
Keuntungan lainnya, jika kita membangun hunian vertikal, masyarakat tidak kebanjiran. Lahan parkir pun tersedia lebih banyak.
Menurut saya, Gubernur DKI Jakarta harus mengampanyekan peremajaan kota ini. Pemprov DKI menikmati dampaknya karena Pajak Bumi dan Bangunan akan naik, Pendapatan Asli Daerah pun ikut naik.
Mengapa rumah murah untuk rakyat berpenghasilan rendah sulit direalisasikan?
Pemerintah harus punya komitmen mendukung rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Ini porsi pemerintah dan tugas pemerintah. Filosofi bernegara adalah di mana rakyat tidak mampu, di sanalah pemerintah harus turun tangan membantu.
Masalahnya, seberapa jauh birokrat, walikota, bupati, gubernur menghayati filosofi bernegara ini? Mereka harus menjabarkan ini ke berbagai kebijakan pemerintah. Rakyat yang tidak mampu membeli rumah, harus dibantu. Buka kesempatan semua. Perizinan harus lancar.
Jadi ada komitmen moral para birokrat dengan pola melayani. Gaya pengabdian, gaya bekerjanya, harus menolong rakyat. Kalau menangani sesuati, harus dengan sepenuh hati. Program harus berjalan baik karena kita ada di sini untuk masyarakat.
Apa tugas Pak Cosmas sebagai Komisaris Independen sejumlah perusahaan pengembang properti di Indonesia?
Tugas saya sebagai komisaris adalah mengawasi jalannya perusahaan sesuai kebijakan pemegang saham, sesuai business plan, sehingga menjadi good coprporate. Dan ini dijalankan dengan profesionalisme, keterbukaan, dan akuntabilitas. Saya memberi ide-ide ke arah baru. Istilahnya, memberi second opinion
